NTT mengirim 5.691 orang TKI ke Luar Negeri

Kupang-Migrasi Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan fenomena berulang khususnya di beberapa daerah, termasuk NTT. Keterbatasan latar belakang pendidikan pencari kerja dari NTT menyebabkan mereka sulit untuk bekerja pada sector formal di daerah asal. Selain itu, keterbatasan sumber mata pencarian pada sektor pertanian tidak dapat menjamin penghidupan bagi sebagian besar keluarga. Hal ini mendorong terjandinya migrasi tenaga kerja sebagai pilihan yang cepat.

Pemerintah daerah belum dapat menjamin ketersediaan pekerjaan di dalam negeri, termasuk memberikan atau membuat system informasi kerja yang baik. Di sisi lain, pemerintah daerah menganggap isu buruh migran belum merupakan hal yang penting, dan remitansi belum memberikan manfaat yang signifikant bagi keuangan daerah. Dengan demikian isu buruh migran tidak ter-mainstream dalam program – program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran bagi daerah yang tertuang secara resmi di dalam dokumen daerah atau RPJMD.

Penempatan BMI ke luar negeri memiliki masalah tersendiri, baik pada fase pra penempatan (perekrutan, fase karantina dan pelatihan), penempatan dan purna. Utamanya sering terjadinya pengabaian terhadap hak – hak buruh migran yang sering dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait baik secara individu maupun secara kelembagaan. Kondisi yang sering terjadi terhadap buruh migran asal NTT adalah minimnya informasi mengenai keamanan migrasi, eksploitasi, dan overcharging. Di desa asal, proses perekrutan dilakukan oleh para petugas lapangan (calo), dengan memfasilitasi seluruh dokumen yang diperlukan untuk bermigrasi. Sehingga sering terjadi penyimpangan yang menyebabkan pemalsuan terhadap dokumentasi keberangkatan.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sesuai UU No. 39 tahun 2004 tentang “Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” sudah mengatur seluruh proses migrasi, namun masih juga terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah daerah NTT memang belum memiliki suatu aturan tentang perlindungan buruh migran namun sudah memiliki Perda No. 14 2008 tentang Pencegahan Trafficking namun penegakan hukum terhadap perekrutan illegal dan penyalahgunaan wewenang tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Data yang dirilis BP3TKI Kupang periode Januari – Oktober 2012 penempatan TKI asal NTT ke luar negeri mencapai 5.691 orang, diantara 2.368 orang adalah perempuan. Dari sekian banyak kabupaten yang menempatkan BMI ke luar negeri, Kabupaten Kupang menempati peringkat pertama dengan jumlah 3.190 orang dengan 1.513 diantaranya adalah perempuan. Kabupaten penyumbang terbesar kedua adalah Sumba Barat Daya dengan jumlah 1.087 orang dan 346 orang diantaranya adalah perempuan. Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang memiliki tradisi migrasi kuat sejak tahun 1950-an tercatat hanya menempatkan 22 orang dengan mayoritasnya adalah perempuan (19 orang). Sabu dan Alor adalah dua kabupaten yang mengirimkan TKI paling sedikit selama tahun 2012. Malaysia menjadi tujuan utama penempatan TKI asal NTT dengan jumlah 4.429 orang dan Arab Saudi menjadi penempat yang paling sedikit yakni 1 orang. Sektor perkebunan sawit paling banyak menyerap tenaga kerja indonesia yakni sebanyak 3,641 orang disusul oleh sektor pelaksana rumah tangga sebanyak 1.667 orang. Data tersebut belum termasuk dengan migrasi tak berdokumen yang diperkirakan melebihi migrasi berdokumen yang terdata di BP3TKI maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s