Forum Multi Pihak NTT

Peserta Pertemuan Multi Pihak NTT

Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil dalam melaksanakan pertemuan Forum Multi Pihak Perlindungan Buruh Migran NTT yang berlangsung pada hari Jumat, 30 November 2012. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 40 orang peserta dari berbagai instansi, seperti Bappeda Provinsi, Dinas Sosial NTT, Biro Kesra NTT, SPADU, Kepolisian, Koperasi Swastisari, BRI, Pus-HAM Undana, Nakertrans Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Rumah Perempuan, Delsos Larantuka, PPSE Atambua, BNP2TKI, BP3TKI dan Yayasan Tifa ini membicarakan nasib para BMI mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Sosial Ekonomi Bappeda NTT Dr. Petrus Keron. Secara khusus Petrus Keron, mengapresiasi Yayasan Tifa yang didukung oleh BNP2TKI dan AusAid yang melaksanakan program Poverty Reduction through Safety in Migration: A Pilot Initiative di NTT karena kapasitas pemerintah daerah dalam perlindungan buruh migran belum memadai.

DSC04360

Pak Samuel Adoe, kepala seksi Informasi Kerja Disnaker NTT dalam sesi panel, menyatakan bahwa mayoritas TKI dari NTT hanya lulusan SD, sehingga kompetensi merupakan masalah yang besar. Namun, kontribusi TKI melalui kiriman remitansi berperan sangat signifikan dalam memperbaiki ekonomi rumah tangga TKI. Permasalahan utama perlindungan TKI di NTT adalah perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, penerbitan KTP calon TKI oleh Disnaker lokal yang desa asal TKI, kewenangan penangana kasus, dan pembuatan Surat Perintah Rekrut oleh PPTKIS. Pemerintah daerah NTT menetapkan regulasi pendaftaran kantor cabang PPTKIS di NTT, setiapnya diwajibkan menyetor dana deposit sebesar 50 juta per PPTKIS yang akan digunakan bila terjadi permasalahan terhadap TKI yang yang ditempatkan oleh PPTKIS tersebut. Namun, menurut beliau deposit ini masih kurang manakala sering kasus yang terjadi melebihi deposit tersebut.

DSC04402

Siwa, Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan TKI dari BP3TKI Kupang, menyatakan bahwa remitansi yang dikirim oleh TKI yang terdata melalui BNI cukup besar, untuk tahun 2012 hingga November remitansi yang sudah masuk melalui BNI Kupang, Maumere dan Ende mencapai 34 miliar, belum termasuk dari bank – bank yang lain, pos giro dan koperasi yang mengurus remitansi. Vence dari BRI Cabang Kupang menyatakan bahwa BRI Cabang Kupang menyediakan KUR bagi BMI dan keluarganya. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan semua elemen agar terjadi pemberdayaan terhadap para BMI. Dalam pertemuan tersebut juga peserta baru mengetahui kalau selama ini ada dana KUR yang disediakan oleh perbankan kepada para TKI. Diharapkan KUR ini dapat dimanfaat oleh CTKI, TKI, Purna TKI dan keluarga sehingga mereka tidak terlilit utang kepada para PPTKIS ataupun rentenir.

_

Kegiatan Pertemuan Forum Multi Pihak NTT, akhiri menghasilkan sebuah rumusan rekomendasi, sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah, aparat penegak hokum dan stakeholders terkaitsecara berjenjang terhadap buruh migran yang akan ditempatkan didalam dan luar negeri mulai masa pra penempatan, penempatan sampai purna penempatan.
2. Melaksanakan pendataan, sosialisasi dan penyuluhan tentang prosedur penempatan TKI secara aman, nyaman dan bermartaat di dalam dan luar negeri yang difasilitasi oleh dinas nakertrans Kabupaten/kota dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat
3. Perlu dilaksanaka edukasi keuangan dan kewirausahaan dan memfasilitasi paket bantuan usaha dari lembaga perbankan, koperasi dan kementrian terkait kepada CTKI, TKI, TKI Purna yang dilaksanakan oleh PNP2TKI, BNP2TKI, BP3TKI, Dinias yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota.
4. Membangun kerjasama antara para pihak (Dinas Nakertrans Provinsi dan kaabupaten/kota dengan PPTKIS) dalam memanfaatkan BLK /KLK milik pemerintah dan swasta yang ada di wilayah NTT, untuk meningkatkan skill dan ketrampilan calon TKI.
5. Pengembangan kapasitas da n kerja sama teknis dengan seluruh pemangku kepentinigan yang ada (buruh migran, pemerintah, aparat penegak hokum, pers, perguruan tinggi, organisasi buruh migran, PPTKIS, LSM yang berkerja untuk buruh migran, dan organisasi masyarakat lainnya.
6. Mendorong pemerintah daerah provinsi-kabupaten/kota untuk melahirkan kebijakan yang relevan dalam upaya perlindungan pemberdayaan TKI dan keluarganya
7. Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten/kota wajib memfasilitasi pelaksaan sosialisasi KUR TKI oleh pihak Perbankan kepada masyarakat.
8. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi buruh migran korban kekerasan, seperti shelter dan crisis center.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s